MAJENE — Rumah Sakit Pratama Salutambung, Kabupaten Majene, berdiri dimulai 2020. Namun, sempat alami kerusakan akibat gempa bumi dan bangunan kemasukan air. Kini telah membuka pelayanan UGD, Rawat Inap dan Poli.
Tetapi, penguatan mutu pelayanan, pemenuhan standar, dan percepatan akreditasi menjadi pekerjaan penting agar RS Salutambung semakin siap melayani masyarakat, 7 Oktober 2026.
Kemenkes didampingi Dinkes Sulbar dan Majene turun langsung lakukan investigasi, pembinaan, dan pengawasan. Kegiatan itu tidak sekedar menjadi agenda koordinasi, tetapi juga menjadi momentum melihat kondisi rill fasilitas, sarana prasarana, serta sistem pelayanan kesehatan dijalankan.
Ketua tim kerja pembinaan dan pengawasan Kementerian Kesehatan, Eva Kristina, dalam sambutannya menegaskan bahwa kedatangan tim bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi persoalan dan mengetahui bentuk dukungan yang dibutuhkan.
“Kami bukan datang untuk mencari kesalahan. Tetapi untuk mencari masalah dan mengetahui apa yang bisa kami bantu. Kami tidak ingin hanya mendengar katanya-katanya. Kami ingin melihat langsung dan mendapatkan potret yang objektif,” ungkapnya.
Peninjauan langsung diperlukan untuk mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam sistem rujukan, berdiskusi dengan petugas kesehatan, serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Yuliani, menyampaikan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan pascagempa. Perbaikan tersebut dilakukan melalui perhatian dan dukungan pemerintah, termasuk anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Yuliani juga menekankan pentingnya integrasi pelayanan dengan seluruh puskesmas beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Keterhubungan layanan ini diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Selain pembenahan fasilitas, sejumlah hal strategis turut menjadi perhatian, mulai dari mutu pelayanan, keselamatan pasien, kepuasan masyarakat, percepatan akreditasi, hingga peluang kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Dalam keterangannya, Yuliani juga menyinggung kepastian pembayaran gaji PPPK, termasuk gaji ke-13 dan ke-14, yang disebutnya aman. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai dukungan terhadap tenaga kesehatan dan keberlangsungan pelayanan.
Dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, disampaikan pula bahwa pelayanan rawat inap dan UGD di Rumah Sakit Pratama Salutambung telah berjalan sekitar dua bulan terakhir.
Tantangannya bukan sekadar membuka pintu pelayanan, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang aman, bermutu, dan dapat diandalkan. Kehadiran tim Kementerian Kesehatan diharapkan tidak berhenti pada kunjungan dan evaluasi, tetapi berlanjut pada solusi konkret terhadap kekurangan yang ditemukan di lapangan. (rls/as)
