MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi program pemerintah dan pengaktifan peran humas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Penegasan tersebut disampaikan menyusul hasil Survei Kepuasan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah.
Berdasarkan paparan Direktur Eksekutif Indonesia Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, sejumlah program prioritas Pemprov Sulbar dalam kerangka panca daya dinilai cukup baik dari sisi tingkat kepuasan. Namun, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program-program tersebut masih relatif rendah, rata-rata berada di bawah 40 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat program belum sepenuhnya diiringi dengan komunikasi publik yang kuat.
Menanggapi temuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menilai persoalan utama bukan hanya pada kinerja program, tetapi juga pada bagaimana program tersebut disampaikan kepada publik. Ia menekankan perlunya penguatan peran Dinas Kominfo dan humas di setiap OPD agar informasi pembangunan dapat tersampaikan secara luas, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.
“Program kita banyak dan dampaknya dirasakan. Tapi yang saya sayangkan, masih banyak yang tidak diketahui publik. Karena itu, kerja Kominfo harus lebih kuat dan humas di setiap OPD harus diaktifkan agar informasi pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat,” tegas Gubernur.
Arahan tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, sebagaimana menjadi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyatakan komitmen memperkuat sistem komunikasi publik pemerintah daerah secara lebih terintegrasi.
Ridwan Djafar menjelaskan, Diskominfo Sulbar tengah mendorong integrasi website seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar informasi program, kegiatan, dan capaian kinerja dapat diakses masyarakat secara terpadu dan seragam.
Selain itu, Diskominfo juga mendorong penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD sebagai ujung tombak keterbukaan informasi publik.
“Arahan Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi penguatan bagi kami. Integrasi web OPD dan pengaktifan PPID adalah langkah konkret untuk memastikan informasi pemerintah tersampaikan dengan baik, tidak terfragmentasi, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Ridwan Djafar.
Menurutnya, komunikasi publik yang kuat selain mendukung peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat, juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Karena itu, Diskominfo akan mendorong sinergi yang lebih intens dengan humas OPD agar narasi pembangunan daerah dapat disampaikan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Ini bagian dari komitmen kami mendukung panca daya Gubernur Sulbar dalam mewujudkan SDM unggul dan berkarakter, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya. (Rls)
