Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Jalan Pattana Endeng, Sabtu (28/3/2026).
Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) yang diterapkan di Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan itu, Rudy Mas’ud mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan PAD melalui PAP. Ia bahkan menyebut bahwa langkah tersebut telah mulai diadopsi oleh sejumlah daerah lain, termasuk Provinsi Sumatera Barat.
“Optimalisasi PAP yang dilakukan Sulawesi Barat ini sudah mulai diadopsi oleh beberapa daerah, salah satunya Sumatera Barat,” ungkap Rudy.
Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka menjelaskan bahwa peningkatan signifikan PAD dari sektor PAP tidak terlepas dari strategi komunikasi langsung dengan pemilik perusahaan kelapa sawit di tingkat pusat, bukan hanya dengan perwakilan di daerah.
Ia mengungkapkan, sebelumnya PAD dari sektor tersebut hanya berkisar Rp300 juta per tahun. Namun setelah dilakukan penyesuaian regulasi dan pendekatan strategis, kini target pendapatan meningkat menjadi sekitar Rp11 miliar per tahun.
“Bayangkan, dari Rp300 juta menjadi Rp11 miliar. Bagi kami di Sulbar, ini sudah sangat besar,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Menurutnya, optimalisasi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan peraturan daerah dengan ketentuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku.
Potensi PAD dari sektor PAP di Kalimantan Timur masih sangat besar untuk dikembangkan. Saat ini, PAD dari sektor tersebut di Kaltim baru mencapai sekitar Rp15 miliar per tahun, meskipun jumlah perusahaan kelapa sawit mencapai 112 unit dengan produksi tandan buah segar (TBS) sekitar 21 juta ton per tahun. Sedangkan Sulbar hanya 345 ribu ton pertahun dari 16 perusahaan sawit.
Sebagai tindak lanjut, Rudy Mas’ud menyampaikan rencana untuk membawa gagasan optimalisasi PAP ini ke forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), agar dapat diterapkan secara lebih luas di seluruh daerah.
Ketua APPSI itu juga menyatakan akan berkolaborasi untuk merumuskan formulasi terbaik agar pajak air permukaan ini bisa seragam secara nasional.
“Ini adalah inisiasi dari Sulawesi Barat. Sekali lagi terima kasih, Pak Gubernur Sulawesi Barat, atas ilmunya dan masukannya yang akan benar-benar menjadi amal jariyah. Karena akan bisa diadopsi oleh seluruh provinsi se-Indonesia,” jelasnya. (Rls)
