Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus mematangkan persiapan jelang kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam pembahasan strategi optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP). Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, memimpin langsung koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Sekda Provinsi Sulbar pada Kamis (26/3/2026), sebagai tindak lanjut cepat setelah sebelumnya Kepala Bapenda melaporkan rencana kunjungan tersebut kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Dalam koordinasi itu, Abdul Wahab Hasan Sulur, didampingi oleh Sekretaris Bapenda Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Muh. Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Gaffar, Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Agussalim Machmoed, serta Kasubag Kepegawaian A. Anshary AS.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan bahwa langkah koordinasi lintas pimpinan ini merupakan bagian dari strategi percepatan dalam memastikan kesiapan daerah menerima kunjungan penting dari Pemprov Kalimantan Timur.
“Koordinasi ini menjadi kunci agar seluruh aspek, baik substansi kebijakan maupun teknis pelaksanaan, dapat dipersiapkan secara matang, terutama terkait pengelolaan Pajak Air Permukaan yang menjadi fokus kunjungan,” ujarnya.
Sekda Provinsi Sulbar, Junda Maulana, menyambut baik langkah proaktif Bapenda Sulbar. Ia menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam menyukseskan agenda strategis tersebut, sekaligus memperlihatkan kesiapan Sulbar sebagai daerah rujukan dalam pengelolaan pajak daerah.
Menurutnya, kunjungan kerja Pemprov Kalimantan Timur bukan hanya sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.
Langkah ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dengan persiapan yang dirancang secara matang, Pemprov Sulbar optimistis dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kebijakan dan implementasi Pergub Pajak Air Permukaan, sekaligus memperkuat posisi Sulbar sebagai salah satu daerah yang menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan pajak daerah.
Kunjungan ini diharapkan mampu membuka ruang pertukaran pengalaman dan inovasi antar daerah, sehingga pengelolaan Pajak Air Permukaan ke depan dapat semakin optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan pembangunan daerah. (Rls)
