Polman – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menghadiri kegiatan sosialisasi petunjuk teknis (juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tambahan penghasilan bagi kepala desa, KAUR, dan Kasi desa di Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat, 13 Maret 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri para perangkat desa dari seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Program BKK ini memiliki total anggaran sebesar Rp3.388.000.000 yang akan disalurkan kepada 173 desa yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Polman.
Bupati Polewali Mandar Syamsul Mahmud menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat atas komitmen dan kepeduliannya terhadap aparat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
Menurutnya, program tambahan penghasilan bagi perangkat desa ini merupakan janji yang telah disampaikan oleh Suhardi Duka sejak masa kampanye dan kini mulai direalisasikan meski kondisi fiskal daerah masih terbatas.
“Ini komitmen luar biasa dari Pak Gubernur. Sejak masa kampanye beliau sudah menyuarakan program ini. Walaupun situasi fiskal terbatas dan APBD juga terdampak, beliau tetap menunjukkan kepedulian kepada aparat desa yang menjadi ujung tombak pembangunan di daerah,” ujar Syamsul Mahmud.
Ia menambahkan, sebelumnya program seperti ini belum pernah ada. Namun Gubernur memahami peran penting kepala desa sebagai pemerintahan terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh aparat desa agar menjalankan program tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Ini program yang sangat baik. Karena itu harus dikerjakan sesuai juknis dan aturan yang ada. Kita tidak ingin ada persoalan di kemudian hari. Niat baik gubernur ini harus kita jalankan dengan baik agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan program tambahan penghasilan tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan aparat desa.
Menurutnya, kepala desa dan perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan serta melayani masyarakat, sementara penghasilan yang mereka terima selama ini masih terbatas.
“Kepala desa gajinya kecil, sementara tanggung jawabnya besar. Dana desa juga sekarang mengalami pemotongan. Karena itu, sebagai bentuk komitmen saya, program tambahan penghasilan ini kita hadirkan,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga meminta agar persyaratan dalam pelaksanaan program tersebut tidak dibuat terlalu rumit sehingga seluruh desa dapat menjalankannya dengan baik.
Menurutnya, yang paling penting adalah data yang digunakan harus benar, terutama terkait data kemiskinan dan stunting.
“Jangan terlalu banyak syarat sehingga ada desa yang kesulitan menjalankan program ini. Yang penting datanya benar, terutama data kemiskinan dan stunting,” jelasnya.
Program ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting di Sulawesi Barat.
Karena itu, Gubernur menekankan pentingnya sosialisasi petunjuk teknis kepada seluruh aparat desa agar program dapat segera berjalan dengan baik.
“Kalau semua sudah memahami juknis dan syaratnya tidak menyulitkan, maka program ini bisa berjalan lebih cepat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Di akhir kegiatan, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa harus terus diperkuat demi mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera.
“Sinergi dan kolaborasi ini harus terus kita jaga demi masyarakat Polman dan Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (Rls)
