JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melanjutkan agenda hari kedua kunjungan kerjanya dengan menghadiri pertemuan bersama Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, serta Kabiro Umum Kemensos, Jumat (26/9/2025). Pertemuan ini membahas sinkronisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial di Sulbar.
Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan tiga program unggulan Presiden Prabowo yang menjadi mandat Kementerian Sosial. Pertama, DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) sebagai basis sasaran program bansos berbasis payment ID.
Kedua, Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan melalui makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah, serta program Kopdes Merah Putih.
Ketiga, Bansos Tepat Sasaran yang memastikan PKH, sembako, dan PBI-JK diterima kelompok paling membutuhkan, dilengkapi pemberdayaan ekonomi serta program graduasi.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk mendukung penuh program pemerintah pusat.
“Kami sudah siapkan lahan untuk Sekolah Rakyat. Saat ini sekitar 100 orang berada di desil 1 atau kategori miskin ekstrem. Jumlah keluarga miskin ekstrem di Sulbar sekitar 10.000 KK atau 1% dari penduduk. Tahun ini kami sudah mengintervensi 5.000 KK.” kata Suhardi Duka.
SDK menyampaikan, pihaknya telah meminta tambahan PBI masing-masing 10 ribu per kabupaten, dengan total 60 ribu jiwa bantuan PBI dari Kementrian Sosial untuk menutupi sebagian beban Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi UHC BPJS Kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya bansos tepat sasaran, seraya mengingatkan masih ada kelompok miskin yang belum masuk daftar penerima akibat keterbatasan kuota.
“PR kita adalah mereka yang belum masuk sasaran bantuan padahal miskin. Kami berharap Kemensos dapat membantu menutup gap ini,” tambahnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kepala Dinas Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Antar Lembaga Hajrul Malik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sulbar, SUhardi Duka untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem, memperluas perlindungan sosial, dan memastikan pembangunan inklusif di seluruh wilayah. (rls)
