MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka menggelar open house bersama seluruh pemerintah kabupaten se-Sulbar di rumah jabatan gubernur, Minggu, 22 Maret 2026.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana Idulfitri tersebut menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Enam pemerintah kabupaten di Sulbar tampak hadir untuk saling bermaafan dan mempererat hubungan kelembagaan.
“Alhamdulillah, enam pemerintah kabupaten sudah bersilaturahmi. Kita saling memaafkan, mungkin ada dosanya gubernur, ada dosanya bupati, kita saling memaafkan,” ujar Suhardi Duka.
Namun, di balik suasana kebersamaan itu, pertemuan juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang dihadapi daerah, khususnya dalam menghadapi kebijakan pengelolaan anggaran ke depan.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen yang akan diberlakukan pada 2027. Menurut Suhardi Duka, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
“Walaupun dalam silaturahmi, kita tetap membahas persoalan-persoalan yang kita hadapi, utamanya dalam menghadapi 2027, apa langkah-langkah kita dalam mengatasi 30 persen belanja pegawai maksimal,” jelasnya.
Sebagai solusi, pemerintah provinsi menawarkan langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyusunan peraturan daerah (perda) yang berpotensi menambah sumber pendapatan.
“Tadi ada solusi yang kita tawarkan adalah membuat peraturan daerah untuk menambah sumber pendapatan asli daerah. Kalau disetujui pemerintah pusat, akan kita implementasikan,” ungkap Suhardi Duka.
Suhardi Duka menambahkan, peningkatan PAD dinilai menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), mengingat keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau ada peningkatan PAD di masing-masing daerah, itu akan bisa menyelamatkan pegawai kita, utamanya P3K. Karena ini satu-satunya jalan,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa adanya tambahan PAD, pemerintah daerah akan kesulitan mempertahankan keberadaan P3K. Apalagi, kondisi global juga berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal nasional.
“Transfer dari pusat tidak bisa kita harapkan bertambah. Apalagi dalam menghadapi situasi global, bisa saja terjadi kemungkinan pengurangan,” ujar Suhardi Duka.
Meski demikian, Suhardi Duka menegaskan pemerintah tetap memikirkan nasib para P3K, meskipun keputusan yang dihadapi tidak mudah.
“Kita tetap pikirkan. Ini keputusan pahit, pahit bagi mereka, pahit bagi kami juga. Tapi kalau sudah tidak ada jalan, apa yang bisa kita buat,” tuturnya.
Saat ini, pemerintah daerah tengah mengkaji potensi retribusi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Jika dapat direalisasikan dan dibagi antara kabupaten dan provinsi, langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan PAD secara signifikan.
Open house ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi Lebaran, tetapi juga wadah konsolidasi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan.(Rls)
