Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo SP) mengikuti kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional yang digelar secara daring dan melibatkan pimpinan kementerian/lembaga strategis, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS, serta Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah .
Agenda ini menjadi langkah awal percepatan transformasi tata kelola bantuan sosial secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya modernisasi sistem, tetapi upaya memperkuat akurasi data, efektivitas penyaluran, dan transparansi kebijakan penanganan kemiskinan.
Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah pusat menyampaikan gambaran makro mengenai arah kebijakan digitalisasi bansos tahun 2026, termasuk kesiapan teknis, integrasi antarinstansi, penyempurnaan data kesejahteraan, serta standardisasi proses penyaluran berbasis digital.
Dalam kesempatan itu, Kemendagri secara resmi menetapkan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sebagai lokus piloting digitalisasi bansos tahun 2026 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Penunjukan ini merupakan bagian dari perluasan program setelah keberhasilan pelaksanaan piloting sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi model nasional pengelolaan bansos terintegrasi.
“Penetapan Polman sebagai lokasi percontohan menjadikan Sulbar masuk dalam klaster provinsi yang akan mengimplementasikan sistem digital bansos lebih awal dibandingkan daerah lain, Kata Plt. Kepala Dinas Kominfo SP, Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar saat dikonfirmasi, Sabtu, 6 Desember 2025.
Dinas Kominfo Sulbar dalam laporannya kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga serta Sekretaris Daerah Junda Maulana menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti arahan lintas kementerian. Pemprov akan segera melakukan koordinasi internal, pemetaan kesiapan infrastruktur digital, serta integrasi data lintas OPD yang terlibat dalam penanganan bantuan sosial.
Digitalisasi ini melibatkan sinkronisasi antara data BPS, DTKS, data integrasi kesejahteraan nasional, serta sistem layanan pemerintahan daerah. Melalui proses ini, Pemerintah berharap bantuan sosial di masa mendatang dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi duplikasi, dan mendorong efisiensi penyaluran.
“Transformasi digital bansos merupakan bagian dari agenda besar digitalisasi layanan publik Indonesia. Kementerian/lembaga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan SDM, teknologi, data, serta koordinasi lintas sektor,” ungkapnya.
Dengan ditunjuknya Polman sebagai lokasi piloting, Sulbar berpeluang menjadi provinsi percontohan penerapan bansos digital di kawasan timur Indonesia.
Pemprov Sulbar melalui Dinas Kominfo menyatakan siap mendukung penuh suksesnya implementasi program ini sebagai langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Rls)
