MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mulai mematangkan persiapan rapat kerja (raker) lintas sektor yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 20 Januari 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat internal yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, di Mamuju, Kamis (15/1/2026).
Rapat diikuti para asisten, tenaga ahli, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Organisasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Sosial, serta Dinas Pertanian.
Sekda Sulbar Junda Maulana menjelaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, untuk menyelenggarakan rapat kerja yang membahas tiga bidang strategis. Ketiga bidang tersebut meliputi politik, keamanan, dan ketertiban; ekonomi, perindustrian, dan pariwisata; serta sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
“Rapat kerja akan dibagi ke dalam tiga sesi sesuai bidang. Masing-masing sesi memiliki penanggung jawab dari para asisten sesuai pembidangan tugas, termasuk penentuan OPD yang akan mempresentasikan materi,” ujar Junda Maulana.
Ia merinci, pemaparan bidang politik, keamanan, dan ketertiban akan disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulbar. Bidang ekonomi, perindustrian, dan pariwisata akan dipaparkan oleh Kepala Dinas Pertanian Sulbar. Sementara bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar, dengan penekanan pada isu-isu strategis di masing-masing sektor.
Menurut Junda Maulana, sistematika penyusunan materi raker diawali dengan pengangkatan isu-isu strategis berbasis data dan indikator, baik makro maupun sektoral. Selanjutnya, masing-masing bidang diminta merumuskan permasalahan yang dihadapi, strategi penyelesaian, serta memetakan program yang telah dan belum teranggarkan.
“Materi ini nantinya akan dipaparkan dan disimak oleh para bupati beserta jajaran melalui virtual. Dari situ akan dilihat sejauh mana program dan strategi yang disusun selaras dengan kebijakan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Ia menegaskan, sinkronisasi program menjadi hal krusial mengingat keterbatasan fiskal daerah. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi anggaran harus menjadi prioritas bersama agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Jika suatu program sudah dilaksanakan oleh kabupaten, provinsi tidak perlu menganggarkan lagi. Begitu pula sebaliknya. Bahkan, program dapat dibiayai bersama untuk mempercepat pencapaian target,” ungkap Junda Maulana.
Sebagai contoh, percepatan penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan turun satu persen per tahun membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Hal serupa juga berlaku dalam upaya penurunan angka stunting.
“Kita menargetkan stunting turun di bawah 20 persen pada 2026, dan pada 2029 mencapai di bawah 10 persen. Target ini tidak mungkin tercapai jika kita berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Junda Maulana menekankan bahwa rapat kerja lintas sektor ini juga bertujuan menghilangkan ego sektoral serta memperkuat sinergi antarpemerintah dan antar-OPD, sebagaimana selalu ditekankan oleh Gubernur Sulbar.
“Setiap OPD harus memahami persoalan secara utuh, tidak parsial. Bukan hanya mengetahui masalah, tetapi juga mampu berkontribusi dalam penyelesaiannya,” tuturnya.
Ia menambahkan, setelah rapat persiapan ini, para asisten bersama tenaga ahli akan kembali melakukan pembahasan lanjutan dengan OPD terkait guna memfinalisasi materi. Seluruh materi ditargetkan rampung dan dilaporkan pada Senin, sebelum dipresentasikan dalam rapat kerja lintas sektor pada Selasa, 20 Januari 2026. (Rls)
