MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pangan mendorong penguatan rantai pasok komoditas pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui Rapat Koordinasi yang digelar pada Rabu, 25 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memastikan kesiapan daerah mendukung pelaksanaan Program MBG Tahun 2026 melalui penguatan sistem rantai pasok pangan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Hamdani Hamdi, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Firman, Pimpinan PT Ciomas Adisatwa Region Sulawesi Unit Mamuju Muammar Hakim, Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional Wilayah Sulbar Hasri, serta Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat Abd. Waris Bestari dan Hajrul Malik.
Fokus utama rapat adalah penguatan rantai pasok komoditas strategis, yakni beras, daging ayam, dan telur ayam, agar terbangun sistem yang terintegrasi dari sisi produksi hingga distribusi. Pembahasan mencakup pemetaan potensi produksi daerah, kesiapan pelaku usaha, pola kemitraan, serta mekanisme distribusi yang efektif guna memastikan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki mengatakan, langkah tersebut bertujuan agar komoditas pangan lokal yang dimiliki Provinsi Sulawesi Barat dapat terserap secara optimal dalam penyediaan kebutuhan Program MBG Tahun 2026.
“Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal,” kata Suyuti.
Dalam forum tersebut ditegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor guna meminimalisir hambatan distribusi serta memastikan keterhubungan antara produsen lokal dan titik penyaluran program. Aspek keamanan pangan turut menjadi bagian pendukung dalam rantai pasok untuk menjamin komoditas yang disalurkan tetap memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha, sehingga sistem rantai pasok pangan di Provinsi Sulawesi Barat semakin solid dalam mendukung keberhasilan Program MBG Tahun 2026 sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. (Rls)
