Mamuju – Upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat terus didorong lewat kolaborasi lintas sektor. Kali ini, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggandeng jajaran Polda Sulbar untuk memperkuat sinergi penanganan di lapangan.
Hal itu dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Kantor DKPPKB Sulbar, Selasa, 17 Maret 2026. Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, bersama jajaran Biddokkes Polda Sulbar.
Program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
Dalam pertemuan itu, disepakati kedua pihak tidak hanya berhenti pada koordinasi, tetapi akan turun langsung ke lapangan. Intervensi difokuskan pada lokus-lokus prioritas, dengan sasaran utama ibu hamil, balita, serta keluarga yang berisiko stunting.
Menurut dr. Nursyamsi Rahim, penanganan stunting memang tidak bisa dibebankan pada satu sektor saja.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Perlu dukungan semua, termasuk dari kepolisian, supaya intervensi yang kita lakukan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia menilai, keterlibatan Polda Sulbar—terutama melalui fungsi kesehatan—akan memperkuat edukasi, pendampingan, hingga intervensi langsung di lapangan.
Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap penanganan stunting di Sulawesi Barat bisa berjalan lebih efektif dan terarah. Bukan hanya menurunkan angka stunting, tapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan.
Sinergi ini sekaligus menjadi bukti bahwa penanganan isu kesehatan, termasuk stunting, membutuhkan kerja bersama—antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum—agar hasilnya benar-benar terasa di masyarakat. (Rls)
