Mamuju – Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mengikuti kegiatan Diseminasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemkesra, Kamis (12/2/2026).
Diseminasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemerintah daerah terkait indikator kinerja kunci yang menjadi tolok ukur dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyelaraskan program dan kebijakan dengan indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Murdanil menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini menjadi momentum penting bagi jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, terukur, dan akuntabel.
“Melalui diseminasi IKK ini, kami mendapatkan penjelasan yang lebih teknis dan terarah terkait indikator yang menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Hal ini tentu menjadi acuan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Murdanil.
Ia juga menegaskan komitmen Biro Pemkesra untuk melakukan penyesuaian dan penguatan program agar selaras dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Murdanil menambahkan, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, senantiasa mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan capaian program secara terukur serta berorientasi pada hasil.
“Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terus mengingatkan agar seluruh jajaran bekerja dengan indikator yang jelas dan target yang terukur, sehingga setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Dengan mengikuti diseminasi ini, diharapkan Biro Pemkesra dan seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin siap dalam memenuhi standar evaluasi kinerja yang ditetapkan pemerintah pusat.(rls)
