Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sulbar yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 10 Februari 2026.
Rapat ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kesiapan dan optimalisasi pelaksanaan program MBG yang merupakan salah satu program strategis nasional Presiden Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan program MBG di daerah.
“Program makan bergizi gratis ini merupakan program strategis nasional yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dan terukur,” ujar Junda Maulana.
Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari aspek distribusi makanan kepada anak-anak, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menggerakkan ekonomi lokal dan membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
“Keberhasilan MBG juga diukur dari dampak ekonominya. Ekosistem bisnis dari program ini harus berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sulbar juga meninjau sejauh mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal dalam radius terdekat.
“Kita berharap multiplier effect ekonomi dari program MBG ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya di desa-desa yang ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” jelas Junda Maulana.
Selain itu, rapat juga membahas evaluasi kapasitas produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur-dapur MBG. Junda Maulana mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, kebutuhan bahan baku seperti daging, ayam potong, telur, dan komoditas lainnya masih cukup besar dan diharapkan dapat dipenuhi dari tingkat lokal.
“Kita ingin melihat seberapa besar kemampuan produksi lokal kita, dan bagaimana kekurangan ini ke depan bisa dipenuhi oleh petani dan peternak di Sulbar,” ungkapnya.
Pemprov Sulbar juga mengidentifikasi berbagai hambatan operasional, terutama terkait distribusi logistik, seperti kondisi akses jalan, fasilitas pendingin, serta sistem distribusi bahan pangan.
Tak kalah penting, penguatan kelembagaan ekonomi desa turut menjadi fokus pembahasan. Junda Maulana berharap, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat berperan aktif dalam rantai pasok kebutuhan pangan program MBG.
“Kita ingin memastikan program ini berjalan baik di Sulawesi Barat, termasuk dari sisi kelembagaan ekonomi desa,” pungkas Junda Maulana.
Lebih lanjut, Junda Maulana menekankan pentingnya aspek keberlanjutan (sustainability) program MBG. Menurutnya, jumlah dapur MBG ke depan akan terus bertambah dan membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar secara berkelanjutan.
“Pertanyaannya, apakah kita mampu memenuhi kebutuhan itu secara berkelanjutan dari lokal. Ini penting karena ke depan distribusi dari luar daerah juga akan semakin sulit, sementara wilayah sekitar juga memiliki kebutuhan yang sama,” tuturnya.(Rls)
