Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui penyusunan laporan evaluasi kinerja kepala daerah yang terukur dan akuntabel. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaporan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 16 Maret 2026.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, bersama para kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar guna memastikan kesiapan data, indikator kinerja, serta dukungan pelaporan dari masing-masing instansi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memastikan capaian kinerja pembangunan daerah dapat terdokumentasi secara komprehensif dan terukur. Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam forum tersebut, perangkat daerah diminta menyiapkan berbagai data pendukung terkait capaian program, indikator pembangunan, serta kontribusi masing-masing instansi terhadap target pembangunan daerah yang akan menjadi bagian dari laporan evaluasi kinerja kepala daerah tahun 2026.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa BPKAD memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan data pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“BPKAD berkomitmen memastikan seluruh data pengelolaan keuangan daerah tersaji secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan dukungan data keuangan dapat terintegrasi dengan baik dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja kepala daerah,” ungkapnya.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menghasilkan laporan evaluasi kinerja kepala daerah yang berkualitas, kredibel, dan mampu menggambarkan capaian pembangunan daerah secara menyeluruh. (Rls)
