Mamuju – Kepala Biro Pemkesra Murdanil Setda Provinsi Sulawesi Barat memimpin rapat perumusan konsep proposal Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK), Jumat (6/1/2026). Rapat tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Biro Pemkesra dan dihadiri oleh perwakilan Bapperida serta Tim Pastipadu.
Rapat ini bertujuan untuk menyusun konsep proposal CSR yang terarah, terukur, dan selaras dengan program prioritas pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat. Kolaborasi lintas perangkat daerah dan tim teknis dinilai penting agar intervensi yang dirancang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kepala Biro Pemkesra Murdanil dalam arahannya menekankan bahwa perumusan proposal CSR harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat miskin serta mendukung kebijakan strategis daerah.
“Konsep CSR yang kita susun harus berbasis data, terintegrasi, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ini bukan sekadar dokumen, tetapi instrumen percepatan pengentasan kemiskinan yang nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya pada pilar penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pembangunan yang kolaboratif dan inklusif.
“Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan. Melalui CSR, dunia usaha dapat berperan aktif mendukung program pemerintah daerah, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial,” tambahnya.
Perwakilan Bapperida dan Tim Pastipadu turut memberikan masukan teknis terkait sinkronisasi program, indikator kinerja, serta mekanisme pelaksanaan agar proposal CSR yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha, guna mewujudkan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
