Mamuju – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) secara daring, Selasa (3/2/2026).
Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong transformasi digital penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kegiatan tersebut diikuti oleh kementerian, lembaga, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Digitalisasi dinilai menjadi kunci untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara cepat, tepat, dan meminimalisir potensi kesalahan data, sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Dalam rakor tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, antara lain penguatan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital lintas instansi, serta evaluasi pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial yang telah diterapkan di beberapa daerah.
Darmawati menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh percepatan digitalisasi bantuan sosial sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting untuk menjawab tantangan akurasi data dan efektivitas layanan. Sulawesi Barat siap beradaptasi dan berkolaborasi agar program bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Darmawati.
Ia menambahkan, hasil rakor ini akan menjadi dasar penyusunan langkah lanjutan bagi Dinsos P3A dan PMD Sulbar, termasuk penyesuaian kebijakan dan penguatan kapasitas daerah dalam pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi.
Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, diharapkan Sulawesi Barat mampu menjadi bagian dari daerah yang sukses dalam implementasi perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial, sejalan dengan agenda nasional percepatan transformasi digital pemerintahan. (Rls)
