Mamuju – Sulawesi Barat mencatat prestasi positif pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2025. Provinsi ini meraih skor 72,50 pada domain kesehatan dan kesejahteraan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 70.
Secara keseluruhan, IPP Sulbar tercatat 56,50, menempatkan provinsi ini di tengah-tengah wilayah regional Sulawesi, sekaligus menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pemuda secara berkelanjutan.
Pencapaian ini sejalan dengan program Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia muda sebagai fondasi Sulbar Maju dan Sejahtera. Gubernur Suhardi Duka menegaskan agar setiap program kepemudaan diarahkan untuk memperkuat kesehatan, pendidikan, kepemimpinan, dan kesetaraan pemuda, sehingga capaian IPP menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan provinsi.
Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kepemudaan, Karnoto, menjelaskan hal tersebut ketika ditemui di ruang kerjanya di Kantor Dispoparekraf Sulbar, pada Selasa, 10 Februari 2026. Ia menyampaikan bahwa penilaian IPP menilai pemuda usia 16–30 tahun melalui lima domain utama.
“Mencakup lima domain penilaian, yakni Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi. Indeks ini disusun berdasarkan 15 indikator terukur yang menjadi acuan penumpulan data secara nasional oleh Kemenpora dan BPS. Dapat dilihat dari data ini,” urai Karnoto.
Karnoto mengatakan, dari lima domain yang diukur, Sulawesi Barat menunjukkan keunggulan yang patut diapresiasi, khususnya pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, yang mencapai 72,50, di atas nilai nasional 70.
“Hal ini menegaskan komitmen Pemprov Sulbar dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan pemuda sebagai prioritas utama,” tambahnya.
Selain itu, Sulbar juga mencatat peningkatan signifikan pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan, dari 40 pada 2024 menjadi 50 pada 2025, setara dengan nilai nasional. Sementara domain lainnya seperti Pendidikan (66,67), Lapangan dan Kesempatan Kerja (50), serta Gender dan Diskriminasi (43,33) akan menjadi fokus intervensi kebijakan program kegiatan dalam memfasilitasi pelayanan kepemudaan Sulawesi Barat dengan sistem kerja kolaboratif dengan lembaga dan perangkat daerah terkait agar mendapatkan nilai lebih mendekati atau melebihi standar nasional.
Secara terpisah, Kepala Dispoparekraf, Bau Akram Dai mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, kenaikan ini menunjukkan pemuda Sulawesi Barat di berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan.
“Peningkatan IPP menunjukkan pemuda Sulawesi Barat semakin aktif dalam mengambil peran, berpartisipasi, dan memimpin di berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan,” ujar Bau Akram.
“Namun, untuk domain lain, diperlukan peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan, Lapangan Kerja, Gender, dan Diskriminasi, termasuk memastikan akses pendidikan merata, memperkuat literasi pemuda, meningkatkan partisipasi pemuda disabilitas, dan memastikan kesetaraan gender,” tambahnya.
Bau Akram juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengawal penyelesaian Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan, sebagai panduan koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten. Langkah ini untuk memastikan program pembangunan pemuda dijalankan secara terstruktur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Rls)
