Mamuju – Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 terkait Anggaran BPJS. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Oval, Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 29 September 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagai langkah nyata dalam mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Rapat dipimpin langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala BPS Sulbar, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Karo Pemkesra Setda, serta Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Hubungan Antar Lembaga.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Sulbar.
“Rapat ini adalah momentum memperkuat sinergi lintas sektor. Anggaran BPJS bukan hanya soal hitungan dana, melainkan soal memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terjamin. Tahun depan, kita ingin Universal Health Coverage (UHC) tetap terjaga dengan alokasi anggaran yang tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam rapat, dibahas pula dua catatan penting yang menjadi fokus ke depan:
1. Sinkronisasi data khusus untuk Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Pemda dan PBI Pusat, agar lebih akurat dan tidak terjadi tumpang tindih.
2. Menyusun pola kebijakan menghadapi keterbatasan anggaran transfer ke daerah tahun 2026, khususnya pada PBI antara kabupaten dan provinsi, dengan tetap mempertahankan capaian UHC.
Melalui langkah ini, Pemprov Sulbar berharap sistem jaminan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tetap mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. (Rls)
