Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 12 November 2025.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) beserta pejabat administrator, Kepala Dinas Perkebunan beserta pejabat administrator, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya.
Dalam rapat itu, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat dalam rangka memperkuat dukungan pendanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan.
Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan peran OPD menghadapi keterbatasan fiskal daerah.
“Rapat tadi adalah rapat koordinasi yang sifatnya kita men-drive OPD-OPD terkait, khususnya di lingkup pertanian. Dengan keterbatasan fiskal daerah, sementara kita membutuhkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan langkah membangun komunikasi intens dengan pemerintah pusat,” ujar Junda.
Ia menyebut bahwa pemerintah pusat memiliki banyak program strategis yang dapat dijemput oleh pemerintah daerah, asalkan setiap OPD mampu menyusun proposal komprehensif dan berbasis data yang akurat.
“Tadi ditekankan oleh Pak Gubernur, agar masing-masing kepala dinas bersama jajarannya segera membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Mintalah dukungan anggaran sebanyak-banyaknya, tentu dengan proposal yang lengkap dan terukur,” ungkapnya.
Pemerintah provinsi memberikan waktu satu minggu kepada OPD terkait untuk menyiapkan proposal lengkap beserta data pendukung seperti Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) agar segera dapat diajukan ke kementerian teknis di pusat.
Junda menambahkan, untuk memaksimalkan peluang mendapatkan dukungan program dari pusat, setiap OPD perlu memiliki grand design pengembangan sektor atau komoditas unggulan.
“Kalau kita tidak punya grand design tentang pengembangan sektor atau komoditas, nanti jadinya parsial-parsial lagi. Harus terarah dan terukur,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan kembali pesan Gubernur agar setiap kepala OPD mampu memperluas jaringan dan komunikasi lintas kementerian demi memperjuangkan alokasi anggaran bagi Sulawesi Barat.
“Kata kuncinya dari Pak Gubernur, seorang pemimpin dan kepala OPD harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Perbanyak jaringan agar bisa mendapatkan dukungan dan alokasi anggaran,” pungkasnya. (Rls)
