Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan peran strategisnya dalam mengarahkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis isu prioritas melalui Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Provinsi Sulawesi Barat Semester II Tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat ini mengusung tema “Bergerak Bersama Menuju Generasi Hebat” dan berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Rabu (17/12/2025).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Darwis Damir, hadir sebagai narasumber mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Dalam forum tersebut, Bapperida Sulbar memaparkan sejumlah isu strategis pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program lintas sektor, khususnya pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Darwis Damir menjelaskan bahwa Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, tingginya angka kemiskinan dan stunting, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga keterbatasan kapasitas fiskal dan investasi.
“Prevalensi stunting di Sulawesi Barat pada tahun 2024 mencapai 35,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menjadi perhatian serius Bapperida dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung,” ujar Darwis Damir.
Ia menambahkan, tantangan kualitas SDM juga tercermin pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, risiko kebencanaan dan isu lingkungan hidup menjadi faktor penting yang harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Darwis Damir, Bapperida Sulbar memiliki peran sentral dalam mengonsolidasikan berbagai intervensi pembangunan lintas sektor sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yang menempatkan pembangunan SDM unggul dan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai prioritas utama.
Intervensi tersebut meliputi percepatan penurunan stunting berbasis siklus hidup, peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi serta penguatan link and match dengan industri, penguatan UMKM, hingga perluasan jaminan sosial bagi masyarakat.
Dari sisi tata kelola, Bapperida Sulbar terus mendorong penguatan implementasi manajemen risiko, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Seluruh langkah tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2025–2029 menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Melalui FGD ini, Bapperida Sulbar berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan BPKP dalam penyusunan Laporan Eksekutif Daerah, sehingga mampu mendukung pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan daerah secara lebih efektif dan tepat sasaran. (Rls)
