Mamuju – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat Zulkifli Manggazali bersama Pengurus Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) melaksanakan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, selaku Ketua Forum DAS. Kegiatan ini berlangsung pada Senin 2 Maret 2026.
Bertempat di Ruang Rapat Sekda Provinsi Sulawesi Barat, audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut hasil ground check pada wilayah DAS Mapilli. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu dan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada perlindungan fungsi ekologis serta penataan tata kelola lahan yang sesuai ketentuan.
Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, penguatan sektor lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah.
Dalam arahannya, Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana menginstruksikan agar segera disusun rekomendasi teknis terhadap dua kategori lahan, yakni APL (Areal Penggunaan Lain) dan Kawasan Hutan.
“Kedua kategori tersebut memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda, sesuai fungsi ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat terukur dan implementatif,” kata Junda.
Secara khusus, pembahasan juga menyoroti wilayah hulu DAS yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air. Dalam forum tersebut disepakati pentingnya mempertahankan fungsi ekologis kawasan hulu melalui pola konservasi dan pengembangan agroforestri. Selain itu, ditegaskan bahwa pengembangan kelapa sawit tidak diarahkan pada wilayah hulu, guna menjaga daya dukung lingkungan serta menjamin keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat di wilayah hilir.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala DLHK Provinsi Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti instruksi Sekda, dengan menyusun rekomendasi teknis secara komprehensif dan berbasis data lapangan. Ia menegaskan bahwa hasil ground check akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan langkah strategis, baik untuk wilayah APL maupun Kawasan Hutan.
“Kami akan memastikan setiap rekomendasi yang disusun mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Arahan Bapak Sekda menjadi penguatan bagi kami untuk bergerak cepat, namun tetap cermat, agar pengelolaan DAS Mapilli dapat berjalan sesuai ketentuan dan tetap menjaga fungsi lindung kawasan, khususnya di wilayah hulu,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas sektor dan peran aktif Forum DAS akan terus dioptimalkan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan di lapangan serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Forum DAS, diharapkan pengelolaan DAS Mapilli dapat berjalan secara bijak, terarah, dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi tetap terjaga. (Rls)
