Mamuju – Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat (Dispoparekraf Sulbar) terus melakukan penataan dan pengurusan aset dinas sebagai tindak lanjut dari penggabungan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset yang sebelumnya berada di masing-masing OPD dapat tercatat dengan baik, tertib administrasi, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Upaya ini juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang didorong oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai menyampaikan bahwa penggabungan OPD tidak hanya berdampak pada struktur organisasi, tetapi juga pada pengelolaan barang milik daerah yang harus ditata kembali agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset pemerintah daerah.
“Penataan aset ini penting untuk memastikan seluruh barang milik daerah yang sebelumnya berada di Dinas Pariwisata maupun Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat terdata secara akurat di Dispoparekraf. Dengan begitu pengelolaannya dapat lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Bau Akram, Selasa 10 Maret 2026.
Proses pengurusan aset meliputi inventarisasi barang, verifikasi dokumen kepemilikan, pencatatan dalam sistem administrasi aset, serta penyesuaian penanggung jawab penggunaan barang di masing-masing bidang.
Selain itu, Dispoparekraf juga melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna memastikan proses pengalihan dan pencatatan aset berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
Melalui langkah ini diharapkan seluruh aset dinas, baik berupa peralatan kerja, sarana prasarana olahraga, fasilitas pariwisata, maupun aset pendukung lainnya dapat dikelola secara lebih efektif dan mendukung kinerja organisasi.
Pada bagian lain, Bau Akram menegaskan bahwa Dispoparekraf berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan administrasi dan pengelolaan aset. Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
“Dispoparekraf berkomitmen terus membenahi administrasi dan pengelolaan aset sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Bau Akram. (Rls)
