MAMUJU – Untuk mendukung Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, ”membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter”, Kepala Dinas Sosial, P3A dan PMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam rangka membahas perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Sulbar.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu 25 Februari 2026 di ruang kerja Sekda Sulbar tersebut berlangsung hangat dan komunikatif. Dalam kesempatan itu, Darmawati memaparkan progres terbaru pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini telah memasuki tahap pembersihan, penimbunan, dan perataan lahan.
Kadinsos Sulbar hadir didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan, Andi Muhammad Yasin, serta pejabat eselon III, Idham Halik.
Dalam pemaparannya, Darmawati menjelaskan bahwa progres fisik di lapangan menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
“Alhamdulillah, pembangunan Sekolah Rakyat saat ini sudah memasuki tahap pembersihan, penimbunan, dan perataan lahan. Kami terus melakukan pemantauan agar prosesnya berjalan sesuai standar teknis dan tepat waktu,” ujar Darmawati.
Selain perkembangan fisik, pertemuan tersebut juga membahas dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai regulasi dan memperhatikan aspek lingkungan.
“Kami juga membahas progres dan kelengkapan AMDAL agar seluruh tahapan pembangunan memiliki dasar administrasi dan lingkungan yang kuat. Ini penting untuk keberlanjutan program ke depan,” tambahnya.
Sekda Sulbar, Junda Maulana, dalam kesempatan itu memberikan arahan agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat guna memastikan pembangunan Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan program strategis yang harus kita kawal bersama. Pastikan seluruh proses, baik fisik maupun administrasi, berjalan sesuai aturan dan target yang telah ditetapkan,” tegas Junda Maulana.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai perencanaan, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulbar. (Rls)
