MAMUJU – Bertempat di Studio RRI Mamuju, digelar diskusi mendalam melalui program Dialog Interaktif “Halo Sulbar” pada Jumat, 3 April 2026. Diskusi yang disiarkan secara luas ini mengangkat tema strategis: “Implementasi Pencegahan IRET dengan Pembatasan Gadget di Sekolah”.
Dialog yang dipandu oleh host Dwita Ardiyana ini menghadirkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dengan menghadirkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, sebagai narasumber utama bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Muhammad Nehru Sagena, S.I.P., M.Si., serta Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, S.I.P., M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Muh. Darwis Damir menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi nyata guna mendukung visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam misi Pancadaya Pembangunan.
Darwis menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berkarakter—sebagai salah satu pilar Pancadaya—tidak akan tercapai jika generasi muda terjebak dalam ketergantungan gadget yang destruktif.
Lebih jauh, beliau menekankan bahwa pembatasan gadget di sekolah adalah upaya preventif yang sangat serius dalam menangkal paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET).
Kebijakan ini selaras dengan arahan Bapak Gubernur Suhardi Duka dalam Pancadaya Pembangunan. Kita ingin mencetak generasi Sulbar yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara mental dan ideologi.
“Dengan membatasi gadget di sekolah, kita memberikan ruang bagi siswa untuk kembali pada penguatan nilai-nilai kebangsaan dan interaksi sosial yang sehat, sehingga mereka tidak mudah terinfiltrasi oleh paham radikal yang mengancam persatuan di Bumi Manakarra,” ujar Darwis Damir.
Melalui dialog ini, masyarakat diharapkan memahami bahwa pembatasan gadget adalah bentuk proteksi dini demi menyelamatkan masa depan generasi emas Sulawesi Barat agar tetap teguh pada identitas bangsa di tengah arus digitalisasi, sekaligus memastikan kelancaran program pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan.(Rls)
