MAMUJU – Area blankspot di Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan tren penurunan seiring langkah intensif yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoSS) Sulbar bersama pemerintah pusat dan operator telekomunikasi. Upaya ini menjadi bagian dari percepatan pemerataan akses jaringan 4G hingga ke wilayah terpencil.
KominfoSS Sulbar merujuk data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI sebagai dasar penyusunan strategi penanganan blankspot dan lemah sinyal. Pendekatan berbasis data tersebut memastikan intervensi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan secara terarah dan tepat sasaran.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa akses internet yang merata tidak hanya mendukung komunikasi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi transformasi digital daerah, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), hingga penguatan ekonomi desa.
“Data kementerian menjadi pijakan penting bagi kami untuk memastikan pemerataan akses telekomunikasi hingga ke desa-desa. Dengan langkah yang terukur, pengurangan blankspot dapat terus dipercepat,” ujar Ridwan.
Berdasarkan Dashboard PMT Ditjen Infrastruktur Digital Kemenkomdigi RI per Februari 2026, masih terdapat 82 desa atau 12,65 persen wilayah Sulbar yang berada pada kondisi non coverage, terdiri atas 57 desa blankspot dan 25 desa dengan sinyal lemah.
Sebaran desa tersebut berada di Pasangkayu (3 blankspot, 1 lemah), Mamuju (25 blankspot, 7 lemah), Mamasa (14 blankspot, 6 lemah), Polewali Mandar (5 blankspot, 4 lemah), Majene (4 blankspot, 5 lemah), serta Mamuju Tengah (6 blankspot, 2 lemah).
Sementara itu, infrastruktur telekomunikasi di Sulbar saat ini didukung 734 site menara seluler dengan total 3.459 BTS, terdiri dari 838 BTS 2G dan 2.621 BTS 4G. Distribusi site terbanyak berada di Polewali Mandar sebanyak 268 site, disusul Mamuju 122 site, Majene 110 site, Mamasa 88 site, Mamuju Tengah 83 site, dan Pasangkayu 63 site.
Ridwan menambahkan, KominfoSS Sulbar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, operator seluler, serta pemerintah kabupaten guna mempercepat pembangunan BTS dan penguatan kualitas sinyal di wilayah prioritas.
“Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terus kami bangun, termasuk operator telekomunikasi, agar pembangunan BTS dan penguatan sinyal difokuskan pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses,” jelasnya. (Rls)
