Mamuju — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Senin, 22 Desember 2025.
Audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas instansi guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana menjadi prioritas Gubernur Sulawesi Barat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dibawa kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebijakan fiskal nasional.
Ia menegaskan bahwa Kanwil DJPb memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal, khususnya untuk memastikan efektivitas belanja pemerintah agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga pada optimalisasi belanja APBN yang masuk ke Sulawesi Barat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan menjadi sangat penting,” ujar Darwis Damir.
Ia juga menekankan perlunya penguatan mekanisme evaluasi pembangunan melalui forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Forum tersebut diharapkan mampu memantau realisasi keuangan secara berkala serta memastikan bahwa seluruh dana yang masuk ke daerah benar-benar memberikan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo, menyambut baik inisiatif Bapperida Sulbar dan menegaskan komitmen DJPb dalam mendukung sinkronisasi program nasional dan daerah. Menurutnya, kebijakan fiskal melalui pengelolaan APBN dan Transfer ke Daerah (TKD) memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi wilayah.
Tjahjo menjelaskan bahwa pendekatan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini tidak hanya bersifat moneter, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas belanja fiskal. Empat pilar utama pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, sangat bergantung pada efektivitas belanja pemerintah yang berbasis data, termasuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia juga mengungkapkan bahwa DJPb memiliki data yang komprehensif terkait posisi dan realisasi keuangan pemerintah di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Barat. Data tersebut mencakup belanja APBN, dana desa, hingga program strategis nasional yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“Pada prinsipnya, dana APBN sudah tersedia di daerah. Tantangannya adalah bagaimana mempercepat realisasi belanja agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Tjahjo Purnomo.
Lebih lanjut, Kanwil DJPb menegaskan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah melalui penguatan forum koordinasi lintas instansi, termasuk bersama BPS, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
Audiensi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan di Sulawesi Barat, sekaligus menegaskan komitmen bersama antara Bapperida Sulbar dan Kanwil DJPb dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. (Rls)
