Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat bersama pemangku kepentingan nasional dan daerah mempercepat pengembangan kawasan ekonomi dan infrastruktur pelabuhan melalui koordinasi lintas sektor di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Jumat (6/2/2026).
Langkah ini menjadi bagian strategis dalam memperkuat konektivitas logistik, meningkatkan daya saing wilayah pesisir, serta mendukung arah pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Baruga tersebut dihadiri Departemen Aset dan Perkantoran Bank Indonesia Pusat, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, ASDP, Kantor Syahbandar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN), serta Bappeda Kabupaten Mamuju. Bapperida Sulbar diwakili Pelaksana Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Andi Muhammad Fachrul Odang, bersama Perencana Ahli Muda, Muhammad Attar.
Pelaksana Kabid Perekonomian dan SDA Bapperida Sulbar, Fachrul Odang, menjelaskan bahwa forum koordinasi membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang, pengembangan Pelabuhan ASDP Simboro dan Pelabuhan Mamuju, serta penataan zonasi sektor strategis dan arah kebijakan tata ruang di Kabupaten Mamuju.
Selain itu, dibahas pula rencana pengembangan pelabuhan jangka panjang, berbagai kendala pengembangan pelabuhan di Mamuju, serta kondisi jalan nasional di Sulawesi Barat yang berperan penting dalam mendukung konektivitas wilayah dan distribusi logistik.
Pengembangan Kawasan Industri Belang-Belang menjadi salah satu fokus utama mengingat posisinya yang strategis di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pengolahan komoditas agro dan pertambangan dari Sulawesi Barat dan wilayah sekitarnya, sekaligus memperkuat posisi Sulbar sebagai simpul logistik regional.
Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan pengembangan kawasan industri dan pelabuhan berjalan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur daerah.
“Sinergi antarlembaga sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui forum koordinasi ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan ekonomi serta infrastruktur pelabuhan secara berkelanjutan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengembangan wilayah pesisir dan kawasan industri di Sulawesi Barat, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi menuju Sulbar yang maju, terhubung, dan sejahtera. (Rls)
