Mamuju — Penguatan tata kelola aset daerah menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui langkah strategis Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang memperkuat sinergi dengan Sekprov Sulbar Junda Maulana melalui koordinasi langsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Rabu, 7 Januari 2026.
Koordinasi ini difokuskan pada penataan dan pemenuhan aset daerah yang menunjang operasional Bapenda Sulbar. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk efektif per 1 Januari 2026 sesuai regulasi terbaru, Bapenda Sulbar masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang memerlukan penanganan terencana, tertib administrasi, dan sesuai prinsip pengelolaan aset negara.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, sebagaimana mandat kebijakan nasional reformasi birokrasi.
“Penataan aset daerah bukan hanya soal pemenuhan fasilitas kerja, tetapi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. OPD yang kuat harus ditopang oleh tata kelola aset yang jelas dan sesuai regulasi,” ujar Abdul Wahab.
Ia menambahkan, koordinasi yang dilakukan secara massif dengan Sekprov Sulbar merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh aset daerah dimanfaatkan secara optimal, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mendukung kinerja organisasi berbasis hasil (result oriented government).
Sejalan dengan agenda nasional reformasi birokrasi dan penguatan good governance, langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pengelolaan aset yang profesional, Bapenda Sulbar diharapkan mampu membangun fondasi kelembagaan yang kokoh sejak awal pembentukan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut Plt. Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati dan Kepala Bidang BMD, A. Bisyri M. Noor. (Rls)
