Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menggeber kinerja pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu, 24 Desember 2025.
Rakor tersebut dilaksanakan secara daring (online) mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai melalui aplikasi Zoom Meeting, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Agenda utama rakor mencakup analisis dan evaluasi realisasi APBD Tahun 2025, sekaligus arahan kepada seluruh gubernur untuk menyiapkan paparan capaian realisasi APBD di masing-masing daerah.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, hadir langsung dan menyampaikan paparan capaian kinerja pengelolaan APBD Pemprov Sulbar. Dalam pemaparannya, Gubernur menyampaikan bahwa hingga 23 Desember 2025, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 90,39 persen, sementara realisasi belanja mencapai 84,60 persen. Capaian tersebut berada pada kategori jalur hijau atau normal sesuai dengan target nasional.
Bahkan, berdasarkan data yang disampaikan, Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam lima besar nasional untuk capaian realisasi belanja daerah, sebuah prestasi yang mencerminkan komitmen kuat Pemprov Sulbar dalam menjaga efektivitas dan percepatan pelaksanaan anggaran.
“Alhamdulillah, capaian realisasi belanja APBD Provinsi Sulawesi Barat cukup bagus. Kita berada di lima besar nasional, dan ini menunjukkan kinerja perangkat daerah berjalan sesuai target serta komitmen kuat dalam mengakselerasi pelaksanaan anggaran,” ujar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Turut mendampingi Gubernur dalam rakor tersebut, jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, bersama Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, Kasubid Akuntansi BMD, Sri Rezki Gani, serta Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Syaharuddin dan Gaffar.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mengawal perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBD secara disiplin dan akuntabel.
Rakor evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun 2025 dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Langkah percepatan dan evaluasi ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
