MAMUJU – Sekolah rakyat digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak – anak di Indonesia.
<span;>Diketahui, latar belakang sekolah rakyat dikhususkan bagi anak – anak berasal dari keluarga tidak mampu bertujuan memutus mata rantai kemiskinan.
Program itu, sejalan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemprov Sulbar sendiri sangat mendukung dan siap menjalankan program dikelola Kemensos tersebut.
Kadinsos Sulbar katakan, saat ini kita melakukan pemilihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menetukan anak dari keluarga kurang mampu. Pendamping PKH menjadi ujung tombak pada proses pemilihan data ini.
“Jadi sasarannya, terdapat didalam DTKS dan perbaikan datanya sudah mencakup 80%,” terang Abdul Wahab Hasan Sulur, Senin 19 Mei 2025.
Selain melibatkan pendamping PKH. Dinsos juga berkoordinasi Dinsos Kabupaten dan Dinas Pendidikan Sulbar untuk memastikan data terekam nantinya tepat sasaran.
“Proses perekrutannya belum jalan, kita masih menunggu juknis. Jelasnya, data untuk PKH sudah dipegang tim pendamping PKH setiap Kabupaten. Tinggal tunggu perintah untuk dilakukan perekrutan,” katanya.
Sekdis Pendidikan Sulbar tambahkan, selain perekrutan siswa, ia juga mendapatkan tugas tambahan mempersiapkan tenaga pengajar untuk sekolah rakyat.
“Perekrutan gurunya ini sedang kami lakukan koordinasi dan sosialisasi,” terang Saifuddin. (rls/as)
