Jakarta – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu 5 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan Sulbar memperoleh akses dan kompensasi yang adil dari skema pendanaan lingkungan nasional, terutama dari potensi karbon dan kawasan konservasi yang mencapai lebih dari 1 juta hektar di wilayah Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa Sulbar memiliki kekayaan sumber daya alam dan tutupan hutan yang signifikan, namun belum mendapatkan manfaat fiskal sebanding dengan kontribusinya terhadap penyerapan karbon nasional.
“Kami datang agar Sulbar mendapatkan kompensasi yang sama seperti Kalimantan Timur. Kami tidak ingin hanya menjadi penyimpan karbon tanpa nilai ekonomi. Sulbar harus mendapat manfaat yang adil dari hutan dan potensi karbon yang kami jaga,” ujar Suhardi Duka.
Gubernur SDK juga mengungkapkan, pemerintah daerah siap menyiapkan proposal program berdasarkan rencana FOLU (Forestry and Other Land Use) dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang menjadi skema prioritas pendanaan BPDLH. Kedua program ini termasuk dalam portofolio utama pendanaan hijau Indonesia dengan total mencapai USD 1,72 miliar.
Selain itu, SDK juga menyoroti peluang pembiayaan untuk kelompok tani hutan (KTH) melalui skema pinjaman berbunga ringan 3% dengan jaminan pohon produktif, sebagai dukungan langsung bagi masyarakat penjaga hutan.
“Kami akan meninjau pelaku usaha karbon di Sulbar agar seluruhnya beroperasi secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” tegas Suhardi Duka.
Suhardi Duka juga menyinggung potensi pemanfaatan Disaster Fund atau Dana Bencana yang dikelola BPDLH untuk membayar asuransi ketangguhan wilayah terhadap bencana, termasuk kemungkinan pembiayaan proyek rehabilitasi ekosistem dan energi bersih.
Turut mendampingi Gubernur Sulbar dalam kunjungan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, Anggota Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik, serta Pokja Keberlanjutan dan Pemeliharaan Hutan. (Rls)
