Mamuju – Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meningkatkan patroli keamanan di kawasan perkantoran Gubernur Sulbar.
Patroli dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar Sulbar, Aksan Amrullah, dengan menyisir setiap kantor dan ruangan untuk memastikan keberadaan petugas jaga malam dari masing-masing OPD. Kegiatan ini berlangsung Selasa malam, 2 September 2025.
Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Aksan Amrullah menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar setiap OPD menugaskan stafnya untuk menjaga kantor masing-masing.
“Patroli siang dan malam akan terus ditingkatkan sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kami juga memastikan keamanan area perkantoran, Gedung DPRD, dan rumah jabatan pimpinan,” jelasnya.
Tak lupa ia juga memotivasi dan mengingatkan agar seluruh anggota Satpol PP menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Satpol PP harus memiliki _sense_ , jiwa korsa, kebersamaan, dan keikhlasan dalam bekerja. Damkar juga disiagakan satu regu mengantisipasi bencana kebakaran dan non kebakaran, dan apabila ada unjuk rasa, akan diturunkan dua regu tambahan untuk bersiaga, juga,” tegas Aksan.
Senada dengan itu, Plt. Kabid PPUD Dermawan menyampaikan bahwa patroli intensif akan digelar selama 10 hari ke depan, baik siang maupun malam.
“Sebanyak satu kompi anggota diturunkan, dengan pembagian tugas 1 peleton personel _standby_ menjaga objek vital Kantor Gubernur dan 1 peleton _standby_ di DPRD Sulbar, sementara sisanya 1 Peleton melakukan patroli _mobile_ ke wilayah perkantoran dan wilayah-wilayah lain yang dianggap rawan dengan sistem dua shift siang dan malam,” pungkasnya.
Dengan pengamanan terpadu ini, Satpol PP dan Damkar Sulbar menegaskan komitmennya dalam menjaga kondusivitas dan keamanan lingkungan pemerintahan sebagai langkah preventif menjaga keamanan masyarakat ditengah dinamika situasi yang berkembang. (Rls)
