Majene,TelukMandar.com-Sejumlah kepala desa melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Majene memperjelas agenda pelaksanaan pilkades 2023, Selasa 23 Mei 2023.
Unjuk rasa yang tergabung dalam pengurus APDESI dan PABDSI mendesak Bupati Majene untuk melangsungkan pilkades pada tahun 2023.
Sebelumnya, Ketua APDESI Sulbar (Wardin Wahid) mengecam Bupati Majene untuk tetap melaksanakan pilkades tahun 2023.
“Perbup sudah ada dan anggaran pun sudah disiapkan. Belum lagi, seluruh desa telah komitmen menyiapkan 25 juta perdesa untuk persiapan pelaksanaan pilkades 2023,” ujarnya Kepala Desa Palipi Soreang.
Jadi tidak alasan Bupati Majene untuk melakukan penundaan pelaksanaan pilkades 2023. Masa sekelas Bupati ingin mengindahkan peraturan.
“Kalau nanti Bupati Majene ingin melakukan penundaan kita akan turun melakukan demonstrasi dan melibatkan ratusan masyarakat desa,” ungkap Ketua APDESI pasca pelantikan pengurus APDESI Mamuju, pada minggu 21 Mei 2023.
Sedangkan, aksi yang dilakukan aliansi pengurus APDESI dan PABDSI dihalaman Kantor Bupati Majene, menjadi rangkaian pernyataan Ketua APDESI Sulbar untuk menuntut pelaksanaan pilkades 2023.
Menurut penyataan salah satu kepala desa, Perda, Perbup dan anggaran telah disiapkan. Jadi tidak ada jalan untuk tak melaksanakan pilkades 2023.
“Kalau kejelasan pilkades terus mengambang dan belum menemukan kepastian pelaksanaan. Saya berjanji, kita akan kembali melakukan demonstran dengan massa yang lebih banyak lagi,” tuturnya saat melakukan audiens diruang rapat Wakil Bupati Majene.
Aksi yang dilakukan aliansi APDESI dan PABDSI juga direspon salah satu mantan aktivis PMII, ia meminta Bupati Majene untuk dapat secara tegas menyikapi dan mempertimbangkan secara baik wacana pilkades 2023.
“Kita melihat, ada potensi kericuhan yang akan terus berlangsung jika kemudian pelaksanaan pilkades seolah dipaksakan. Belum lagi, agenda nasional (Pemilu) tahapannya pun sudah berjalan. Dan ini tentu memiliki keterkaitan pada sisi keamanan,” tegas rian (srl)
