Mamuju – Dalam rangka meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan memperkuat sistem antikorupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelenggarakan Pengukuran Indeks Integritas Nasional melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025.
SPI menjadi instrumen penting dalam menilai integritas lembaga pemerintah. Survei ini berfungsi sebagai pondasi kuat untuk perbaikan layanan sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat.
Didukung penuh oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen (Purn) Salim S. Mengga, Pemerintah Provinsi Sulbar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam survei ini.
“Ayo Jadi Pahlawan Integritas, Berani Mengisi, Habisi Korupsi! Demi terwujudnya pelayanan publik yang berintegritas,” menjadi semangat ajakan yang digaungkan Pemprov Sulbar dalam pelaksanaan SPI 2025.
Survei dilakukan secara online mandiri, di mana responden akan diminta mengisi identitas diri pada formulir yang tersedia, kemudian melanjutkan dengan menjawab kuesioner. Link kuesioner akan dikirimkan melalui WhatsApp sesuai nomor yang dicantumkan oleh responden.
KPK menegaskan bahwa data pribadi yang disampaikan melalui platform SPI akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pengukuran integritas.
Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas risiko korupsi, memetakan risiko korupsi dan mengukur integritas agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem antikorupsi sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan demikian, SPI diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang lebih baik dan berintegritas.
Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan SPI ini.
“SPI bukan hanya sekadar survei, tetapi menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana komitmen terhadap integritas dijalankan. Harapan saya, seluruh ASN, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif, karena hasil survei ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di Sulawesi Barat,” ungkap M. Natsir.
Lebih lanjut, ia berharap agar partisipasi masyarakat dapat memberikan gambaran nyata terkait kualitas tata kelola pemerintahan di Sulbar. “Mari kita jadikan SPI sebagai momentum bersama untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel,” tutupnya. (rls/as)
