Mamuju — Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya mengawal tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan turut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Pimpinan dan Banggar DPRD Sulbar, para Pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dari pihak BPKPD Sulbar, seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hadir secara lengkap dalam forum strategis tersebut.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam kesempatan itu memaparkan hasil analisis realisasi keuangan dan pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa dalam tiga bulan terakhir, efisiensi anggaran menjadi fokus utama agar neraca keuangan tetap terjaga seimbang sesuai prinsip akuntansi yang sehat.
“Kalau kita perbaiki tata kelola keuangan tahun ini, insyaallah tahun depan kita bisa menatanya lebih baik lagi. Karena inti dari pengelolaan keuangan adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujar Ali Chandra.
Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran mendatang, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan akan mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp200 Miliar lebih. Kondisi tersebut menuntut pemerintah provinsi untuk semakin cermat menata kembali struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah, agar program pembangunan tetap memiliki dampak nyata bagi masyarakat Sulbar.
Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengungkapkan bahwa dalam proses penyesuaian tersebut, pemerintah daerah melakukan koreksi realistis terhadap potensi pendapatan. Ia menyebutkan, target PAD Provinsi Sulbar diturunkan sekitar Rp146 Miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.
“Kita ingin memastikan target yang kita tetapkan benar-benar rasional, sesuai kemampuan daerah, dan tidak hanya angka di atas kertas. Penyesuaian ini penting agar APBD 2026 bisa tersusun lebih realistis dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Suhardi Duka.
Melalui rapat ini, Pemprov Sulbar menegaskan arah kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adaptif, guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah mampu memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. (Rls)
