MAMUJU – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan Sinergi Gerakan Akselerasi Rencana Umum Pengadaan (SIGA’ RUP) sebagai langkah strategis dalam mempercepat dan memperbaiki kualitas perencanaan pengadaan pemerintah daerah.
Inisiatif ini diperkenalkan pada Senin, 29 Juni 2026, di Maleo Town Square Hotel & Convention Mamuju, dengan melibatkan para pemangku kepentingan pengadaan dari tingkat provinsi hingga kabupaten, termasuk Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, para sekretaris daerah kabupaten, serta kepala UKPBJ beserta jajaran.
Peluncuran SIGA’ RUP menjadi bagian integral dalam mendukung misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus memastikan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi, SIGA’ RUP diharapkan mampu mendorong transformasi perencanaan pengadaan menjadi lebih presisi, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Barat, menegaskan pentingnya penguatan fondasi perencanaan sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan pengadaan.
“SIGA’ RUP dirancang untuk menjawab berbagai tantangan klasik dalam pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP), seperti keterlambatan penayangan, ketidaktepatan penjadwalan, kesalahan dalam metode pemilihan, serta belum optimalnya konsolidasi pengadaan di tingkat perangkat daerah,” kata Junda.
Sementara, Kepala Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, menyampaikan bahwa SIGA’ RUP bukan sekadar inovasi administratif, melainkan sebuah kerangka orkestrasi pengadaan yang menekankan sinkronisasi lintas entitas.
“SIGA’ RUP kami posisikan sebagai enabler system yang mendorong harmonisasi proses perencanaan pengadaan secara end-to-end. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat disiplin waktu dan kualitas data, tetapi juga memastikan bahwa setiap paket pengadaan memiliki landasan perencanaan yang matang, terukur, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan,” ujarnya.
Lanjut disampaikan, implementasi SIGA’ RUP dikembangkan sebagai gerakan kolaboratif dan akseleratif yang mengintegrasikan peran UKPBJ Provinsi, UKPBJ Kabupaten, serta perangkat daerah (OPD). Melalui sinergi tersebut, diharapkan seluruh proses perencanaan pengadaan dapat berlangsung lebih tepat waktu, akurat, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan hadirnya SIGA’ RUP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi tata kelola pengadaan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menghadirkan proses pengadaan yang lebih kredibel, efisien, dan mampu memberikan nilai manfaat optimal bagi masyarakat Sulawesi Barat.
