Jakarta – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Pertemuan tersebut sekaligus membawa kabar menggembirakan bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut, Sulawesi Barat berhasil memperoleh alokasi 5.250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total anggaran Rp100,5 miliar yang akan dialokasikan untuk enam kabupaten.
Jumlah ini meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 130 unit, atau melonjak sekitar 3.938 persen.
Rapat terbatas yang dipimpin Menteri PKP itu membahas evaluasi sekaligus percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Pertemuan tersebut juga menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pembangunan rumah layak huni melalui sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah.
Menteri juga menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang serius menyiapkan data, lahan, serta dukungan pelaksanaan sehingga program dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat kepada Sulawesi Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan keberpihakan terhadap pembangunan perumahan rakyat. Perubahan dan akselerasi Program Tiga Juta Rumah, khususnya BSPS, memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga di Sulawesi Barat untuk memiliki rumah yang lebih layak huni,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Menteri PKP beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Sulawesi Barat melalui peningkatan alokasi yang sangat signifikan.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah harapan bagi ribuan keluarga. Pemerintah Provinsi akan bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar seluruh program dapat direalisasikan secara tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Alokasi 5.250 unit BSPS senilai Rp100,5 miliar diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah, membuka lapangan kerja di sektor konstruksi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Peningkatan alokasi yang hampir 40 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti semakin kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtanhub Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, menyampaikan untuk mempercepat selisi poreksi 2.872 +1250 itu dibutuhkan tambahan tangan fasilitator.
Selain bantuan pembangunan rumah, rumah-rumah penerima BSPS nantinya juga akan difasilitasi proses sertifikasi tanah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Terkait mekanisme sertifikasi tersebut, teknis pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” pungkas Maddareski.
