Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar dalam rangka penyerahan surat keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Ranperda Perubahan APBD 2025.
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Sulbar, Selasa, 9 September 2025 malam, juga dirangkaikan dengan penyerahan serta penjelasan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengenai nota keuangan dan Ranperda APBD 2026.
Kepala Bapperda Sulbar, Junda Maulana menegaskan bahwa perencanaan menjadi kunci utama menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat.
“Situasi fiskal yang dihadapi saat ini memang sangat menantang, namun bukan berarti kita kehilangan arah. Justru dalam kondisi seperti inilah peran perencanaan menjadi semakin krusial,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bapperida akan memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 diarahkan pada program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan pemicu untuk berpikir lebih tajam, bertindak lebih bijak, dan melayani lebih tulus. Dengan semangat gotong royong, kita akan tetap melangkah maju demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Junda Maulana.
Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka memaparkan bahwa rencana APBD 2026 akan mengalami penurunan signifikan dari Rp2,1 triliun menjadi sekitar Rp1,6–1,7 triliun, akibat kebijakan pemerintah pusat.
“Dengan kebijakan pusat yang tidak lagi memberikan DAK fisik, pengurangan DAU sebesar 16,5 persen dan DBH hingga 74,6 persen, memang berat bagi daerah,” ungkap Suhardi.
Ia menuturkan, penurunan alokasi dana pusat berdampak langsung pada kemampuan Pemprov Sulbar dalam menjalankan program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas pendidikan.
“PAD kita hanya kisaran Rp600 miliar. Kita maunya bikin jalan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, tapi kalau uang tidak ada, mau apa?” tambahnya.
Dengan tantangan fiskal yang nyata, sinergi DPRD, TAPD, dan Bapperida menjadi semakin penting. Perencanaan strategis dan kolaboratif diyakini menjadi fondasi utama untuk menjaga arah pembangunan Sulawesi Barat agar tetap sejalan dengan visi Sulbar Maju dan Sejahtera. (Rls)
