MAJENE – Pemkab Majene melalui Wakil Bupati, Dr. Hj. Andi Rita Mariani Basharoe memimpin “Meeting dan Sosialisasi RISPS dan penyelesaian pengaduan “D3TLH”.
Kegiatan berlangsung diruang pola Kantor Bupati Majene itu, terlihat seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir, Kamis 5 November 2026.
Dalam pertemuan itu, dua agenda sekaligus berlangsung “Meeting dan Sosialisasi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS). Selanjutnya, “Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup”.
Syahrimayani katakan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) berkomitmen memberikan dukungan segala agenda Pemkab Majene.
“Perkimtan tetap bersiap berkerja dan membangun koordinasi lintas sektor dalam suksesi agenda Pemkab Majene,” ungkapnya. Kepala Dinas Perkimtan.
Dikatakan, daya dukung dan tampung lingkungan hidup memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan kebutuhan aktivitas manusia agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Tujuan Utama D3TLH
*Sebagai Sistem Peringatan Dini (Early Warning System): Memberikan batasan atau rambu-rambu kapan suatu wilayah harus tumbuh, kapan harus dikendalikan, dan kapan harus dipulihkan sebelum alam mengalami kejenuhan atau kerusakan.
*Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan: Menjadi instrumen pencegahan agar eksploitasi sumber daya alam (air, udara, tanah, laut, dan keanekaragaman hayati) tidak melebihi kapasitas alaminya.
*Menjamin Keberlanjutan Generasi: Memastikan bahwa lingkungan hidup tetap mampu menopang kehidupan dan kesejahteraan manusia, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.
*Rujukan Perencanaan Pembangunan: Menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah (RPJP/RPJM), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
*Panduan Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Membantu pengambil keputusan untuk menentukan lokasi pembangunan yang minim risiko serta menghindari konflik tata ruang dengan ekosistem bernilai tinggi. (rls/as)
