Jakarta — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, untuk memastikan kelanjutan dan perluasan program kelautan serta perikanan bagi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Ibu Kartika Listriana, dan dihadiri oleh sejumlah direktur teknis lingkup KKP.
Gubernur Suhardi Duka hadir bersama jajaran pemerintah dan legislatif daerah, yakni Bupati Majene Ahmad Syukri Tammalele, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, serta perwakilan Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar selaku TAPD Murdanil, dan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Hajrul Malik.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan tiga prioritas utama sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat, yaitu:
1. Revitalisasi Tambak Rakyat.
Pemprov Sulbar telah memetakan dan mensosialisasikan wilayah tambak kepada masyarakat. “Kami mengusulkan sekitar 200 hektar tambak rakyat untuk direvitalisasi melalui program KKP,” ujar Gubernur Suhardi Duka. Kamis 6 November 2025.
2. Perikanan Tangkap.
Ia menekankan bahwa masyarakat Sulbar merupakan pelaut ulung, namun belum sepenuhnya ditunjang alat tangkap modern. “Kami membutuhkan 100 unit kapal berkapasitas minimal 30 GT untuk memperkuat armada nelayan tahun depan,” jelasnya.
3. Kampung Nelayan Merah Putih.
Gubernur Sulbar berharap adanya tambahan 10 Kampung Nelayan Merah Putih untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sulbar, terutama di Polman, Majene, dan Mamuju.
Selain itu, Suhardi Duka juga menyoroti pentingnya pelestarian Pulau Bala-Balakang sebagai kawasan konservasi yang perlu dijaga melalui dukungan langsung dari KKP.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Penataan Ruang Laut, Ibu Kartika Listriana, menyampaikan apresiasi atas langkah aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan.
“Catatan dan usulan Bapak Gubernur akan kami tindaklanjuti melalui direktorat teknis terkait,” ujarnya.
Direktur Ikan Air Tawar, Ibu Gemi Tri Astutik, melaporkan bahwa tim KKP telah meninjau langsung calon lokasi revitalisasi tambak rakyat di Sulbar. Ia menekankan pentingnya kepemilikan alas hak tanah yang jelas sebagai prasyarat utama pelaksanaan program.
“Dari hasil pemetaan kami, beberapa lokasi sudah siap, namun masih menunggu keputusan pimpinan. Untuk program ADB, Sulbar belum termasuk lokus tahun ini,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Bapak Syahril Abdul Rauf, menyampaikan bahwa Sulbar memiliki peluang besar untuk memperoleh program Kampung Nelayan Merah Putih, dengan syarat lahan yang clear and clean minimal 1 hektar.
“Semangat modernisasi alat tangkap menjadi fokus kami agar nelayan semakin berdaya,” ujarnya.
Dari Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, disampaikan bahwa data kemiskinan pesisir akan menjadi dasar integrasi program untuk memperkuat intervensi berbasis wilayah.
Plt. Dirjen Perikanan Tangkap menambahkan bahwa harga udang vaname di pasar global sempat turun akibat dinamika geopolitik dan kondisi pasar dunia, namun kini mulai membaik. Ia juga membuka ruang bagi Sulbar untuk mengajukan lebih banyak desa pesisir dalam program nasional.
“Sulbar memiliki 54 desa pesisir. Silakan ajukan, karena kami menyiapkan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional,” tegasnya.
Gubernur Suhardi Duka menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat pesisir, sejalan dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan maritim Indonesia. (Rls)
