Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 22 Oktobe 2025.
Entry Meeting tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Pemeriksaan Terinci Tematik Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan secara serentak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan di seluruh daerah.
Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan tahun 2025 merupakan wujud komitmen BPK untuk memastikan tata kelola program ketahanan pangan nasional berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini merefleksikan aspirasi kuat BPK agar senantiasa berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui pendekatan yang komprehensif dan holistik, BPK ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah di bidang pangan terlaksana dengan baik dari hulu hingga ke hilir,” ujarnya.
Beliau juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan merata.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program ketahanan pangan di daerah,” ujar Gubernur.
Anggota IV BPK RI, Hasrul Saleh, menyampaikan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Kami berharap pemeriksaan ini dapat mendorong meningkatnya sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Setiap kebijakan dan kegiatan diharapkan berbasis pada data dan sistem informasi yang akurat serta mutakhir,” ujar Hasrul Saleh.
Ia juga menegaskan komitmen BPK untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya Prioritas Nasional 2 yang berkaitan dengan swasembada pangan dan kemandirian nasional di sektor pangan.
“BPK berkomitmen agar hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas program pemerintah di bidang ketahanan pangan,” tambahnya. (Rls)
