Jakarta — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melakukan audiensi dengan jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di kantor pusat Jakarta, untuk memastikan dukungan terhadap kelanjutan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Selasa 4 Oktober 2025, Gubernur Suhardi Duka (SDK) menjelaskan bahwa pemerintah pusat berencana melakukan penyesuaian fiskal tahun 2026 yang berdampak pada pemotongan anggaran sebesar Rp330 miliar dari rencana pendapatan dan belanja daerah Sulbar.
“Dalam kondisi fiskal yang ketat ini, kami tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan. Salah satu opsi yang kami pertimbangkan adalah menambah pinjaman baru guna menata kembali kewajiban pembiayaan yang sudah berjalan, tanpa mengganggu hak-hak dasar masyarakat dan ASN, khususnya tunjangan guru dan TPP pegawai negeri,” ujar SDK.
Diketahui, sebelum pemerintahan SDK–JSM, Pemprov Sulbar memiliki utang kepada PT SMI sebesar Rp280 miliar yang masih berjalan hingga tahun anggaran saat ini. Namun, Gubernur SDK menegaskan bahwa utang masa lalu tidak boleh menjadi hambatan, melainkan harus dikelola secara profesional agar pembangunan tetap berlanjut.
“Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kami memikul amanah besar rakyat Sulbar untuk merealisasikan Pancadaya Sulbar sebagaimana janji kampanye yang kini telah tertuang dalam RPJMD 2025–2030. Karena itu, kami memilih untuk bekerja, bukan mengeluh, dan mencari solusi konkret,” tambahnya.
Dalam audiensi ini, Suhardi Duka didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Hj. Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Syamsul Shanad, Sekda Provinsi Sulbar Junda Maulana, serta jajaran biro dan tim teknis seperti Murdanil, Biro Perekonomian dan Pembangunan, serta Hajrul Malik, Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Antar Lembaga.
Kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk tidak pasrah menghadapi kebijakan efisiensi pusat, melainkan terus mencari terobosan agar agenda pembangunan Sulawesi Barat tetap berjalan dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (Rls)
