Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) melakukan audiensi dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.
Pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mendorong pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Suhardi Duka didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Ince Rachmad, Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Firman, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat Abd. Wahab Abdy, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat Syamsul Samad, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat H. Ahmad Junaedi, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho.
Sementara itu, Menteri UMKM didampingi oleh Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana, Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro M. Riza Damanik, serta Tenaga Ahli Menteri UMKM Ajie Kurniawan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka memaparkan kondisi UMKM Sulawesi Barat yang memiliki 24.363 unit usaha mikro dan kecil serta 375 usaha menengah, didominasi sektor olahan makanan dan tekstil. Meski memiliki potensi besar, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya legalitas usaha, keterbatasan sarana produksi, hingga minimnya kemitraan formal.
Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah revitalisasi Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) Sulawesi Barat yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi tahun 2021 di Mamuju. Pemprov Sulbar berharap dukungan Kementerian UMKM agar gedung tersebut dapat kembali berfungsi sebagai pusat konsultasi, pelatihan, kurasi produk, uji mutu, dan etalase produk unggulan daerah.
Selain itu, Gubernur SDK juga mengusulkan bantuan sarana produksi berupa mesin pengolahan kakao, kopi, kelapa, aren, dan hasil perikanan, pembangunan rumah produksi tenun, pengembangan industri pakan ternak, pelatihan peningkatan kualitas produk, serta fasilitasi sertifikasi SNI, Halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna meningkatkan daya saing UMKM Sulawesi Barat.
Melalui audiensi ini, Pemprov Sulbar berharap terjalin kolaborasi yang semakin kuat dengan Kementerian UMKM dalam mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulbar. (Rls)
