Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) terus konsisten mengawal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini ditandai dengan kehadiran BPKPD dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Selasa 9 September 2025.
Digelar di ruang rapat utama Kantor DPRD Sulbar, rapat tersebut membahas sekaligus menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu: Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, rapat juga dirangkaikan dengan penyerahan dan penjelasan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, mengungkapkan bahwa APBD Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.
“Terdapat selisih atau kekurangan anggaran yang mencapai lebih dari Rp300 Miliar. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang cukup drastis,” jelasnya.
Penurunan tersebut, lanjutnya, akan berdampak langsung pada kemampuan Pemprov Sulbar dalam menjalankan program pembangunan.
Hal senada ditegaskan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam rapat paripurna. Menurutnya, penurunan fiskal ini akan berpengaruh pada keberlangsungan sejumlah program prioritas.
“Kemungkinan besar, beberapa program tidak dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan ini. Namun, pemerintah akan terus berupaya agar strategi anggaran tetap berpihak pada masyarakat,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri pimpinan DPRD Sulbar, yakni Wakil Ketua I, ST. Suraidah Suhardi, Wakil Ketua II Munandar Wijaya dan Wakil Ketua III Abdul Halim, bersama para anggota Banggar DPRD dan para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Dari jajaran BPKPD, hadir Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang juga Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, serta sejumlah staf teknis lainnya.
Dengan sinergi bersama DPRD, BPKPD Sulbar berkomitmen terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, meski dalam kondisi fiskal yang penuh tantangan. (Rls)
