Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah Semester I Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Hotel MATOS Mamuju, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, serta diikuti oleh para Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana menekankan pentingnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah percepatan pelaksanaan pengadaan pada semester berikutnya sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal,” kata Junda.
Kehadiran Kepala DKPPKB Sulawesi Barat bersama para Kepala Perangkat Daerah merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang efektif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program-program kesehatan.
“Pengadaan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel akan mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas di sektor kesehatan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, evaluasi seperti ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar dr. Nursyamsi.
Ia menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
