Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis 23 Juli 2026.
Pertemuan yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini membahas percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat melalui sejumlah program strategis yang akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memberikan dukungan kepada Provinsi Sulawesi Barat berupa 28 Desa Nelayan Merah Putih yang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain itu, Sulawesi Barat juga mendapatkan alokasi 28 unit kapal perikanan berukuran 30 Gross Ton (GT) yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperluas jangkauan penangkapan ikan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.
Pada sektor budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendukung revitalisasi tambak rakyat seluas 400 hektare guna meningkatkan produktivitas budidaya perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang perikanan.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga akan mengembangkan program tambak desa air tawar di 50 desa non-pantai sebagai upaya memperluas pembangunan sektor perikanan budidaya hingga ke wilayah pedalaman. Program ini diharapkan mampu menciptakan sumber ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan di tingkat desa.
Gubernur Suhardi Duka, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat potensi daerah sebagai salah satu wilayah yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.
Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa fasilitasi audiensi ini merupakan bagian dari tugas Badan Penghubung dalam menjembatani koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, sehingga berbagai program strategis dapat dihadirkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. (Rls)
