Polewali Mandar – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sistem kewaspadaan dan respons cepat terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui kegiatan sosialisasi pencatatan dan pelaporan keracunan pangan MBG (Makan Bergizi Gratis) pada aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons).
Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 6 November 2025, dan melibatkan petugas Surveilans serta Kesehatan Lingkungan dari puskesmas Massenga kabupaten Polewali Mandar.
Kegiatan ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta mendukung Panca Daya ke-3, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, dr. Gunadil menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan dari tim provinsi.
“Kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat kapasitas petugas puskesmas agar mampu melakukan pelaporan cepat dan tepat terhadap kasus keracunan pangan. Respons dini dapat mencegah meluasnya dampak KLB di masyarakat,” ujarnya.
Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari Program Surveilans Imunisasi dan Program Kesehatan Lingkungan, melakukan koordinasi teknis dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, kemudian melanjutkan kunjungan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Di lokasi tersebut, tim melakukan diskusi lapangan dan sosialisasi terkait:
• Pentingnya pengawasan sumber air, saluran air limbah, dan penyimpanan air;
• Standar kualitas air bersih untuk pengolahan dan pencucian bahan pangan;
• Higiene dan sanitasi tempat pengolahan serta penyajian makanan.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berharap pelaksanaan SKDR dapat semakin optimal, terutama dalam peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi KLB berbasis pangan.
“Monitoring dan evaluasi rutin oleh Dinas Kesehatan bersama puskesmas sangat penting untuk memastikan semua SPPG mematuhi standar keamanan pangan,” ujar dr. Nursyamsi.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga mendorong peran aktif seluruh SPPG agar berkoordinasi dengan petugas kesehatan dalam percepatan penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan keamanan pangan yang berkualitas dan masyarakat yang sehat di Sulawesi Barat. (Rls)
