Mamuju – Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) melakukan pemeriksaan dengan fokus pada tiga area strategis tata kelola keuangan daerah, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan, efektivitas belanja daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perizinan.
Rapat entry meeting pemeriksaan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi pimpinan OPD teknis terkait. Kegiatan berlangsung di Ruang Oval, Lantai II, Kantor Gubernur Sulbar, pada Jumat (19/9/2025).
Dari BPKPD Sulbar, hadir Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, bersama Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari. Pemeriksaan yang dilakukan Itjen Kemendagri ini dijadwalkan berlangsung selama satu pekan ke depan.
Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemeriksaan tersebut. BPKPD Sulbar memandang pemeriksaan Itjen Kemendagri ini sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih optimal.
Kepala BPKPD Sulbar, Muhammad Ali Chandra menyampaikan bahwa pengawasan dari Itjen Kemendagri menjadi instrumen penting untuk memastikan pemanfaatan aset daerah lebih produktif, belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, serta perizinan berjalan dengan cepat, transparan, dan akuntabel.
“Kami di BPKPD Sulbar siap mendukung penuh pemeriksaan Itjen Kemendagri. Peran kami sebagai BUD adalah memastikan setiap rupiah dikelola dengan transparan, belanja daerah efektif dalam memenuhi SPM, dan PAD yang bersumber dari aset daerah benar-benar dioptimalkan. Hal ini sekaligus menjadi komitmen kami dalam memberikan layanan publik yang semakin baik,” ujar Kepala BPKPD Sulbar.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad menambahkan pentingnya pengawasan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.
“Kami memandang pemeriksaan ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga menjadi peluang untuk memperbaiki dan memperkuat sistem akuntansi serta pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian, ke depan Sulbar bisa lebih transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Dengan pemeriksaan ini, BPKPD Sulbar berharap dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Rls)
