Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menjadi rujukan pembelajaran keuangan daerah. Kali ini, BPKPD Sulbar menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis 6 November 2025.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari air permukaan.
Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evy Yandri Radjo Budiman, didampingi Asisten III Setda Sumbar, Medi Iswandi, Kepala BPKAD Sumbar, Habibul Fuadi, Kepala BPD Sumbar, Syefdinon, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Rombongan disambut hangat di Ruang Rapat Sekprov Sulbar oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kabid Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, serta Kabid Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak. Turut hadir, Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, dan Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Kamalia.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mendalam mengenai tantangan dan strategi penguatan PAD, khususnya potensi pendapatan dari air permukaan yang tengah menjadi perhatian berbagai daerah. Provinsi Sumbar mengaku tertarik dengan langkah progresif Sulbar yang telah lebih dulu menetapkan rancangan kebijakan dan model kerja sama pengelolaan air permukaan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor sumber daya air.
“Kami datang ke Sulbar karena melihat ada inovasi yang menarik dalam pengelolaan sumber daya air sebagai sumber PAD. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kami di Sumatera Barat yang sedang mencari formulasi terbaik untuk memperkuat ruang fiskal daerah,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evy Yandri Radjo Budiman.
Ia menambahkan, sinergi dan pertukaran pengalaman antarprovinsi seperti ini sangat penting, terutama di tengah tantangan fiskal nasional yang semakin kompleks.
“Kami mengapresiasi keterbukaan BPKPD Sulbar dalam berbagi pengalaman. Kami percaya kolaborasi lintas daerah adalah kunci untuk memperkuat kemandirian keuangan masing-masing daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai kerja sama seperti ini menunjukkan bahwa Sulbar mulai diakui secara nasional sebagai daerah yang aktif berinovasi dalam tata kelola pendapatan.
“Ini sesuatu yang luar biasa. Provinsi Sumatera Barat, yang terkenal dengan rendangnya, datang jauh-jauh ke Mamuju untuk belajar dan berbagi pengalaman. Ini menunjukkan bahwa Sulbar kini mulai diperhitungkan secara nasional dalam inovasi keuangan daerah,” ujar Ali Chandra.
Ia menjelaskan, penguatan PAD dari sektor air permukaan merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Menurutnya, hasil evaluasi bersama perusahaan kelapa sawit di wilayah Sulbar telah membuka ruang peningkatan penerimaan pajak air permukaan.
“Melalui evaluasi dan penandatanganan MoU dengan perusahaan sawit, potensi penerimaan daerah naik hingga Rp12 miliar. Ini bukti bahwa pendekatan kolaboratif dan transparan mampu memperkuat fiskal daerah,” ungkapnya.
Ali Chandra menegaskan, seluruh penerimaan pajak air permukaan di Sulbar kini telah dilakukan secara digital, mulai dari penetapan, pembayaran, hingga pelaporan.
“Transformasi digital ini membuat proses lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sistem ini juga memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara daring tanpa harus datang ke kantor, sekaligus memperkuat pengawasan internal,” tambahnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pertukaran informasi teknis, di mana BPKPD Sulbar membagikan pengalaman dalam perencanaan, pemungutan, dan pengawasan pendapatan daerah berbasis data serta regulasi yang adaptif.
Langkah kolaboratif ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarprovinsi, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026 dan mendorong daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kemandirian keuangan. (Rls)
