Mamuju –Biro Organisasi Setda Provinsi Sulbar melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025.
Evaluasi Mandiri yang dimulai Selasa, 16 September 2025 diawali di Dinas Perpustakaan dan kearsipan dan di hari ke dua, 17 September 2025 dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultira dan Peternakan (TPHP) Prov Sulbar.
Koordinator Tim evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Biro Organisasi, H. Subuki mengatakan bahwa kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik berpedoman pada Surat Edaran MenpanRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri yang diperkuat dengan Surat Kemenpanrb Nomor B/92/PP.00.02/2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Tahun 2025,
‘’Teknis Pelaksanaan Evaluasi pelayanan publik tahun ini masih sama dengan tahun lalu yang menggunakan 6 aspek evaluasi dan 30 Indikator,’’ terang Subuki
Ia menjelaskan bahwa Ke enam aspek evaluasi meliputi Aspek Kebijakan Pelayanan, dengan 9 Indokator bobot 24 %, Aspek Profesionalisme SDM dengan 5 Indikator bobot 25 %, Aspek Sarana dan Prasarana 6 Indikator bobot 18 %, Aspek SIPP 4 Indikator bobot 11 %, Aspek Konsultasi dan Pengaduan 4 Indikator, bobot 10 % dan Aspek Inovasi 2 Indikator bobot 12%.
‘’Untuk Evaluasi Mandiri Pelayanan Publik, Tahun 2025 dilakukan pada 13 perangkat daerah dengan Tim Evaluasi gabungan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) bersama Inspektorat Prov. Sulbar,’’ tambahnya.
Sekretaris Dinas TPHP Prov Sulbar Agus Rauf yang menerima Tim Evaluasi berharap mendapatkan masukan untuk perbaikan, meningkatkan kualitas pelayanan, mencapai target kepuasan masyarakat, dan memajukan kinerja pelayanan secara keseluruhan.
‘’Semoga kami di Diunas TPHP ini mendapatkan wawasan tentang kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan, serta mendorong peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan inovasi pelayanan,’’ ujar Agus Rauf berharap.
Dalam pelaksanaan evaluasi tahun ini Plt. Kepala Biro Organisasi Nur Rahmah Parampasi mengharapkan kiranya hasil dari Penyelenggaraan Pelayanan Publik lebih berkualitas dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) lebih meningkat.
‘’Pelaksanaan PEKPPP Mandiri sejalan dengan Panca Daya Pembangunan Prov. Sulbar, yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas,’’ kata Rahmah. (Rls)
